SUKSESI PEMIMPIN INDONESIA

SISTEM INDONESIA SAAT INI.......! Dinegara Demokrasi, kekuasaan pemerintah terbatas , tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.Pembatasan kekuasaan ini diatur dalam Konstitusi, dari sinilah lahir Konstitualisme sebagai suatu gagasan yaitu bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan untuk mencapai tujuan Negara, yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikarenakan pembatasan dengan maksud untuk menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan ini tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat kepercayaan untuk memerintah. Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih wakil-wakilnya diparlemen melalui pemilihan umum. Kewenangan inilah dirumuskan dalam pasal 21 ayat (3) pernyataan sedunia hak asasi manusia, yang berbunyi “ kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah, kehendak itu dilahirkan melalui pemilihan umum yang berkesamaan, berkala, jujur, rahasia atau dengan cara pemungutan suara bebas yang sederajat dengan itu. Salah satu perubahan yang paling menonjol akan sistem ketatanegaraan ini adalah kepala daerah yang dipilih secara langsung.  Tetapi sangat bertolak belakang sekali ketika di Indonesia justeru menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter atau totaliter, yang merupakan sesuatu penghianatan terhadap Pancasila dimana kekuasaan pemerintah sangat luas dan hampir semua kekuasaan bertumpu pada satu orang penguasa atau satu kelompok elit penguasa. Pemerintah mengatur atau turut campur dalam hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang Ekonomi, Pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Sistem pemerintahan di Indonesia biasanya didasarkan pada satu Ideologi untuk mengagungkan Institusi / Lembaga dan untuk membatasi hak-hak rakyat, sehingga tatanan politik yang dikembangkan adalah demokrasi yang dimanipulatif, karena pemerintah tidak mengenal pertanggung-jawaban kepada lembaga perwakilan rakyat. kekuasaan otoriter yang dikembangkan di Indonesia sering menekankan mobilisasi dari pada partisipasi, mobilisasi terutama ditujukan pada kelompok pendukung pemerintah untuk menunjukan bahwa pemerintah mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat, atau dengan kata lain persatuan dipaksakan dan perbedaan dikesampingkan  Fungsi partai politik di Indonesia, hanya dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol dan menekan rakyat, karena itu rakyat sukar untuk menyampaikan aspirasinya, dan biasanya hanya menjadi objek dan penonton dalam pemerintah dan pembangunan. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung terindikasi tidak demokratis, dimana calon yang ditentukan oleh penguasa yang dikemas secantik mungkin, sehingga pemilihan kepala daerah kemungkinan terjadi penuh dengan rekayasa untuk memperkuat kekuasaan ditangan penguasa. Dalam menentukan pilihan-pilihan itu untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin, rakyat diorganisir atau diarahkan oleh partai politik. Partai politik inilah yang mengadakan hubungan-hubungan yang terus-menerus dengan organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Setelah terbentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui organisasi masyarakat dan partai-partai politik ikut dalam memberikan masukan untuk pembuatan kebijaksanaan public. Politisi Majalengka sampai saat ini belum mampu mengeluarkan regulasi pro rakyat yang signifikan. Bukan hanya visi dan misi kedepan yang dijadikan barometer untuk memimpin Indonesia, akan tetapi karakter calon pemimpin sekarang harus mengedepankan kepentingan rakyat bukan seperti pemimpin terdahulu yang sarat akan Intimidasi dan penindasan terhadap rakyat,Apabila Caracter the building Indonesia yang dikembangkan oleh pemimpin ototriter yang penindas,maka mosi tidak percaya terhadap pemerintahanpun terjadi di Indonesia. mekanisme pemilu melalui partai begitu banyak melahirkan pemimpin seperti itu.,sehingga.masyarakat sudah jenuh dengan partai yang sampai saat ini tidak terbukti melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, Pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat marilah bersama-sama sinergiskan untuk mendorong dan mengawal figur perubahan yang mampu membawa Indonesia menjadi Negara yang memiliki tatanan birokrasi yang bersih dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya. Figur calon pemimpin Indonesia haruslah seorang pribadi yang mempunyai dedikasi dan integritas dimana Track record calon harus dinilai secara objektif demi kemajuan Indonesia secara Rational Choice bukan Emotional Choice. Ketika dari eksekutif tidak mampu menegakkan wibawa birokrasi sehingga pelayanan publik (satisfaction) tidak optimal bahkan cenderung tendensius dan diskriminatif !!! maka rakyat dalam hal ini sebagai konstituen sudah seharusnya melakukan kritikan terhadap tindakan-tindakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya melalui media dalam menyalurkan pendapat, itu berarti adanya control dari rakyat terhadap tindakan-tindakan pemerintah atau terbentuk mekanisme chek and balance dalam menyelenggarakan pemerintahan. BAHASA SANGAT MENENTUKAN Bisa dibayangkan, ketika pemimpin politik berdiri di depan orang banyak, berpidato tentang hal yang sangat penting, pidato yang bisa merubah pikiran massanya. Suaranya penuh dengan emosi, katanya dapat merangsang masyarakat dan segera mereka bersorak untuk dia. Atau berfikir mengenai banyak efimisme yang digunakan pemerintah supaya melukiskan tindakannya yang kurang baik, misalnya ada berita bahwa ‘Pemerintah sering menjadi “tawanan” pebisnis korup’, di sini kata-kata ringan digunakan supaya memberi kesan yang kurang berat (Kompas, 17/9/2004).  Ini menunjukkan bagaimana pentingnya bahasa berkaitan dengan politik. Seperti George Orwell sudah menulis, ‘Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan kelihatan jujur dan pembunuhan sopan’ (Orwell, 2004). Tetapi bahasa dalam politik tidak selalu jadi jahat karena bahasa sebagai alat yang sama digunakan baik oleh politikus maupun aktivis.  Alat ini bisa digunakan untuk menbujuk, memberitahu dan mencela. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menyakinkan masyarakat tentang kebijaksanaannya, dan juga bagaimana masyarakat menanggapi keputusan itu.  Bahasa merupakan sangat penting dalam politik, sebagai aspek yang kuat sekali, juga terbuka, bisa digunakan baik oleh orang yang berkuasa maupun orang biasa yang melawannya. Alasan kekuatan adalah bahasa karena bahasa bisa merubah pendapat orang. Bahasa bisa digunakan untuk mendalangi masyarakat, terutama dalam bidang politik sebab pidato atau argumen yang bagus bisa menyakinkan penduduk khalayak tentang isu-isu penting.